PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TINGKAT PUSAT DAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya pendidikan kewarganegaraan  adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya. Selaku warga masyarakat, warga bangsa dan negara,secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang selalu berunah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya,bangsa,negara dan hubungan international,maka pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarka sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan ketidak keterdugaan. Dengan adanya peraturan perundang - undangan dalam kehidupan kita menjadi lingkungan ilmiah yang aman tertib dan sejahtera. Peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk kebijakan tertulis yang bersifat pengaturan Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek kegiatan selalu didasarkan pada hukum yang berlaku. Aturan hukum merupakan peraturan perundang - undangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik. Itu semua akan berjalan dengan sempurna apabila peraturan perundang - undangan ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh warga.Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kebijakan tertulis yang bersifat pengaturan dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Peraturan dibuat adalah untuk mengatur kehidupan agar berjalan dengan baik. Namun demikian, masih banyak yang belum bisa menjalankan dan menaati aturan yang ada. Terkadang masih banyak yang hanya menuruti kemauannya sendiri. Banyak masyarakat yang menjadi korban akibat tidak menaati peraturan. Peraturan perundang-undangan berguna untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan aman. Bagi lembaga-lembaga pemerintahan, peraturan perundang-undangan untuk petunjuk dalam menjalankan tata pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Begitu pula bagi warga, peraturan perundang-undangan dapat mendorong terjadinya tertib hukum di masyarakat. Peraturan perundang-undangan sangat berguna demi menciptakan kehidupan yang  tertib dan aman.

BAB II

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditemukan beberapa masalah yang akan dibahas yaitu :

1.      Apa pengertian peraturan perundang - undangan?

2.      Bagai mana tata urutan peraturan perundang - undanggan?

3.      Apa pengertian peraturan pusat?

4.      Apa pengertian peraturan daerah?

5.      Bagai mana cara melaksanakan peraturan perundang - undangan?

BAB II

PEMBAHASAN MASALAH

Dari  pemaparan permasalahan yang ada dapat dijelaskan bahwa :

A.    Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Peraturan adalah ketentuan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan perundang-undangan merupakan semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum, yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut berlaku untuk lembaga-lembaga negara dan seluruh warga negara Indonesia.

Adapun sifat dan ciri peraturan perundang-undangan di antaranya adalah:

1.      Peraturan perundang-undangan dikeluarkan dalam wujud  keputusan tertulis, jadi  mempunyai format/bentuk tertentu. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berpedoman pada UUD 1945.

2.      Peraturan perundang-undangan berisi aturan pola tingkah laku.

3.      Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang   berwenang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

4.      Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum dan tidak ditunjukkan kepada seorang atau individu tertentu.

B.  Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Pancasila adalah sumber hukum nasional. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ada tata urutannya, yaitu mulai pusat sampai daerah.

1.      Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi. dengan demikian, semua peraturan perundangan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 ini merupakan Konstitusi .pertama yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan resmi. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertama pada tanggal 19 Agustus 1999. Kedua, pada tanggal 18 Agustus 2000. Ketiga, 10 November 2001. Keempat, tanggal 10 Agustus 2002.

2.      Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)  Rencana penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu  Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah. Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dibuat oleh pemerintah dalam hal ini presiden jika ada kegentingan yang memaksa. Untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.Jika tidak mendapat persetujuan dari DPR,  maka peraturan itu harus dicabut.

3.      Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam   hal ini presiden. Peraturan Pemerintah (PP) memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang.

4.      Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden dibuat oleh presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Peraturan Presiden (Perpres) berisi materi yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

5.      Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan. perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah meliputi:

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur;

b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dan

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

C.  Peraturan Pusat

1. Pengertian Peraturan Pusat

Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia secara keseluruhan. UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya merupakan atau termasuk peraturan pusat.

2. Proses Penyusunan Peraturan Pusat

Proses pembuatan undang-undang, melalui 3 tahap yaitu proses penyiapan rancangan undang-undang, proses mendapatkan persetujuan, serta proses pengesahan dan pengundangan.

3. Contoh Peraturan Pusat

a. Peraturan tentang otonomi daerah

b. Peraturan tentang lalu lintas

c. Peraturan tentang korupsi

d. Peraturan tentang pajak

e. Peraturan tentang hak asasi manusia

D. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan-peraturan ini dibuat untuk mengatur masyarakat daerah terutama dalam rangka otonomi daerah. Artinya, jika ada suatu Peraturan daerah diberi otonomi untuk mengatur daerahnya sendiri, maka dibutuhkan beberapa aturan yang harus ditaati oleh orang-orang di daerah tersebut. Ada peraturan daerah yang dibuat oleh daerah tingkat I atau provinsi, ada juga peraturan daerah yang dibuat oleh daerah tingkat II, atau kabupaten/ kota. Peraturan-peraturan daerah meliputi:

·         Peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh DPRD Provinsi dan gubernur.

• Peraturan daerah kabupaten/ kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
• Peraturan desa atau setingkat, dibuat oleh lembaga perwakilan desa atau yang setingkat.

Peraturan- peraturan daerah tersebut harus melaksanakan aturan hukum yang ada di atasnya,yaitu peraturan- peraturan pusat, dan mengatur keadaan khususnya yang ada di daerah.

·         Pusat Pembuatan Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah

1. Urutan pembuatan peraturan

Cara pembuatan peraturan biasanya menempati beberapa cara, yaitu:

1. Membuat rancangan peraturan
2. Mengajukan rancangan kepada DPR atau DPRD
3. Membahas rancangan peraturan atau undang-undang
4. Menetapkan rancangan peraturan atau undang-undang
5. Mensahkan peraturan atau undang-undang
6. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan evaluasi kepada peraturan-peraturan yang sudah ada atau rancangan peraturan.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah, DPR, atau DPRD.
3. Menyampaikan masukan-masukan dan kekurangan-kekurangan dari sebuah peraturan.

2. Contoh Peraturan Daerah

A. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi, “Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross)”.

B. Perda No. 14 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Sragen.

E. Pelaksanaan Peraturan

Peraturan perundang-undangan dibuat untuk kepentingan bersama. Pelaksanaannya pun wajib dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat, tidak memandang pejabat, orang berpengaruh atau kaya, semua orang wajib melaksanakan peraturan, dan apabila peraturan tersebut dilanggar akan mendapat hukuman.

BAB IV

PENUTUP

A.             KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan yaitu :

Ø   Peraturan adalah ketentuan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan

Ø   peraturan perundang-undangan merupakan semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum, yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.Peraturan perundang-undangan tersebut berlaku untuk lembaga-lembaga negara dan seluruh warga negara Indonesia.

Ø   Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan  yaitu :

1. Undang-Undang Dasar  (1945)

2. Undang-undang  atau Perppu

3. Peraturan pemerintah.

4. Peraturan presiden.

5. Peraturan daerah

Ø   Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat,    dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia secara keseluruhan. UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainny a merupakan atau termasuk peraturan pusat.

Ø   Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Sapriya. Winaputra. (2002). Materi dan Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan SD. Jakarta : Gramedia Pustaka

Ikhwal Sapto Darmono, Sudarsih,. 2008. Pendidikan kewarganegaraan kelas 5 SD. Jakarta : Pusat Pembukuan, Defartemen Pendidikan Nasional

Widihastuti Setiati,Rahayuningsih Fajar. 2008. Pendidikan kewarganegaraan 5 SD /MI. Jakarta: Pusat Pembukuan, Defartemen Pendidikan Nasional

http :// WWW. Crayonpedia./ Mw / Peraturan perundang – undangan Tingkat Pusat dan Daerah BS E S.I

SILABUS PKN KELAS 6 SD SEMESTER 1 DAN 2

SILABUS

Mata  pelajaran        : Pendidikan kewarganegaraan

Kelas / semester        : VI (Enam) / 1  (satu)

Standar kompetensi : 1.  Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan pancasila sebagai dasar Negara

Kompetensi dasar	Materi pokok / pembelajaran	Kegiatan pembelajaran	Indikator	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1.1 Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan pancasila sebagai dasar Negara.	● Dasar Negara pancasila	● Mencatat  hal-hal    penting  yang di perjuangkan. ● Membuat kliping tokoh-tokoh pejuang. ● Mencatat rumusan pancasila. ● Mengadakan wawancara  dengan narasumber. ● Mendiskusikan hasil wawancara .	● Menuliskan susunan panitia Sembilan. ● Menyebutkan nama-nama panitia Sembilan. ● Menuliskan rumusan pancasila yang dikemukakan oleh Mr.Muh.Yamin, Supomo,dan Ir.Soekarno. ● Menyebutkan tanggal disyahkannya pancasila sebagai dasar  Negara. ● Menyebutkan rumusan pancasila secara berurutan. ● Mengidentifikasi nilai-nilai juang yang dimiliki para tokoh dalam  proses perumusan pancasila.	Teknik ● Tertulis ● Lisan ● Perbuatan Bentuk ● PG ● Isian ● Essay ● Porto folio	20 jp × 35 menit	● Buku PKN Kls.VI ● Buku pegangan siswa. ● Pelajaran yang sesuai dengan materi. ● Gambr    tokoh ● Gambar Garuda      Pancasila.
1.2 Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan pancasila sebagai dasar  Negara.	● Persatuan dan kesatuan .	● Siswa mencari  rumusan pancasila dari  berbagai sumber. ● Siswa membaca buku 30 tahun Indonesia merdeka di perpustakaan. ● Membaca buku tentang rumusan pancasila. ● Mencatat nilai-nilai dari tokoh yang dapat diteladani ●Mendemonstrasikan nilai-nilai tersebut.	● Menceritakan  secara singkat hasil rumusan yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno, Muh. Yamin dan Supomo sebelum memasuki UUD 1945. ● Menyebutkan hasil rumusan yang dikemukakan pada tanggal 29 mei, 30 mei, dan 1 juni 1945. ● Menyebutkan isi dar i piagam  Jakarta. ● Menuliskan contoh nilai kebersamaan yang dimiliki oleh setiap tokoh dalam perumusan pancasila. ●Mendemonstrasikan salah satu contoh nilai kebersamaan yang dapat diteladani.	Teknik ● Tertulis ● Lisan ● Perbuatan Bentuk ● PG ● Isian ● Essay ● Porto folio performance
1.3 Meneladani nilai  juang para tokoh yang berperan dalam  proses  perumusan pancasila sebagai dasar  Negara dalam kehidupan sehari-hari	● Keteladanan		● Menyebutkan tiga tokoh  yang berperan dalam  perumusan pancasila. ● Menyebutkan isi pancasila. ● Mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. ● Mengamalkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari ● Menjelaskan  proses  pencetusan Dasar  Negara diambil dari piagam Jakarta. ● Menuliskan Dasar  Negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945

Standar Kompetensi  : 2. Memahami system pemerintahan Republik Indonesia

Kompetensi Dasar	Materi Pokok/ Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
2.1 Menjelaskan proses Pemilu dan pilkada	● Demokrasi	·         ● Mencatat ·         penjelasan Penjel guru tentang KPU/  KPU/ KPUD ●Mengidentifikasi aturan yang harus ditaati dalam proses Pemilu dan Pilkada. ● Menyimak informasi tentang pemilu dan pilkada. ●Mendemonstrasikan proses Pemilu dan Pilkada.	● Menjelaskan pengertian Demokrasi di Indonesia. ● Menjelaskan arti Pemilu dan pilkada ● Menceritakan proses terjadinya pelaksanaan Pemilu diIndonesia. ● Menceritakan  proses  Pilkada di Indonesia. ● Menggambar struktur pemerintahan pusat dan daerah. ● Membedakan peranan  Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif  di Indonesia, baik pemerintahan  pusat maupun daerah. ● Menyebutkan tujuan  diadakannya Pemilu dan Pilkada. ● Menuliskan unsur-unsur  yang terlibat dalam Pemilu dan Pilkada. ●Mendemonstrasikan  pelaksanaan pemilu dan pilkada.
2.2 Mendeskri psikan lembaga-lambaga  Negara  sesuai UUD 1945 hasil amandemen	● Lembaga-  lembaga Negara	● Mencatat  lembaga-lembaga   Negara  yang sesuai dengan  UUD 1945. ●MendiskusikanLembaga-lembaga  Negara tersebut. ●Menyimpulkanhasil diskusinya.	● Menuliskan lembaga-lembaga Negara yang ada diIndonesia. ● Menyebutkan bagian-bagian dari UUD 1945 ●Menyebutkan pasal  yang berkaitan dengan pemilu. ● Menyebutkan pasal-pasal  yang menyangkut agama, pendidikan, perekonomian dan fakir miskin serta bendera dan bahasa.
2.3 Mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan  daerah.	● Tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah.	● Mencatat tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah. ●Mendiskusikan tugas pemerintahan pusat dan daerah.	● Menyebutkan tugas  lembaga Legislatif. ● Menyebutkan  tugas  Lembaga Eksekutif. ● Menyebutkan tugas Lembaga Yudikatif. ● Menjelaskan fungsi dan tugas lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

Mata  Pelajaran        : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas / semester        : VI  (Enam) / 2 (Dua)

Standar Kompetensi: 3.  Memahamiperan Indonesia dalam lingkungan  Negara-negara di Asia Tenggara

Kompetensi dasar	Materi pokok /Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3.1 Menjelaskan pengertian Kerja sama  Negara-negara  Asia Tenggara.	ASEAN	●  Siswa mencatat nama-nama Negara ASEAN ● Siswa mencatat tujuan berdirinya  ASEAN ● Siswa mencatat bentuk kerja sama ASEAN	● Menjelaskan proses terjadiny  adeklarasi Bangkok ● Menuliskan bentuk kerja sama  Negara-negara ASEAN ● Mengidentifikasi bentuk-bentuk kerja sama antar Negara ASEAN	Teknik Test ● Lisan ● Tertulis ● Praktek Non Test ● Lisan ● Tertulis ● Demonstrasi Bentuk ● PG ● Isian ● Uraian ● Praktek	2jp x 35 menit
3.2 Memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan Negara ASEAN	Peran  Indonesia dalam lingkungan Asia Tenggara	● Mengidentifikasi peran Indonesia di Asia Tenggara ● Mencatat contoh kerja sama Indonesia dengan Negara lain di Asia Tenggara	● Siswa dapat menyebutkan peran Indonesia di Negara Asia Tenggara ● Menyebutkan yang menandatangani deklarasi ● Menyebutkan  kantor secretariat  ASEAN ● Menyebutkan         tempat-tempat pendirian pabrik-pabrik demi kemajuan ekonomi Negara ASEAN	Teknik test ● Lisan ● Tertulis ● Praktek Non test ● Demonstrasi    Bentuk ● PG ● Isian ● Uraian	2jp x 35 Menit